Wasekjen DPP PAN, Dipo Ilham meminta DPR dan pemerintah untuk segera melakukan pembahasan RUU pengampunan pajak (tax amnesty). Ia juga menilai, setidaknya tax amnesty layak dijadikan terobosan altenatif dalam mengatasi keterbatasan ruang fiskal yang selama ini menjadi persoalan klasik.
Menurutnya, ada dua hal pertimbangan yang mendasar kenapa pembahasan RUU tax amnesty mendesak segera diselesaikan, yakni perbaikan stimulus fiskal dan penyusunan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 yang akan dilakukan.
Pertama, aspek kepentingan perbaikan stimulus fiskal. Dengan selesainya tax amnesty tentu diharapakan akan membantu menambah penerimaan dari sisi pajak yang selama ini nyatanya masih statis atau selalu meleset dari target yang ditetapkan.
Kedua, aspek kepentingan pembahasan arah APBN-P 2016 yang tak lama lagi akan dibahas. Lantaran, APBN-P memiliki fungsi penting untuk dijadikan pedoman arah pembangunan periode waktu setahun kedepan yang disesuaikan dengan kondisi terkini
Lebih lanjut, ia juga turut mengkhawatirkan dan menyayangkan lambatnya pembahasan RUU tax amnesty. Apabila RUU tax amnesty tak segera diselesaikan, maka akan menganggu atau menghambat aktivitas perekonomian dan APBN-P tahun 2016. Padahal kondisi perekonomian sekarang ini sedang lesu, untuk itu dukungan stimulus fiskal melalui tax amnesty ini penting agar iklim perekonomian semakin kondusif.
Menurutnya, ada dua hal pertimbangan yang mendasar kenapa pembahasan RUU tax amnesty mendesak segera diselesaikan, yakni perbaikan stimulus fiskal dan penyusunan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 yang akan dilakukan.
Pertama, aspek kepentingan perbaikan stimulus fiskal. Dengan selesainya tax amnesty tentu diharapakan akan membantu menambah penerimaan dari sisi pajak yang selama ini nyatanya masih statis atau selalu meleset dari target yang ditetapkan.
Kedua, aspek kepentingan pembahasan arah APBN-P 2016 yang tak lama lagi akan dibahas. Lantaran, APBN-P memiliki fungsi penting untuk dijadikan pedoman arah pembangunan periode waktu setahun kedepan yang disesuaikan dengan kondisi terkini
“Jangan menunggu lagi revisi UU KPK seperti kemarin. Lagian, polemik panjang revisi UU KPK kan telah ditunda. Jadi, RUU tax amnesty ini kapan dibahas dan masih nunggu apalagi? Sementara itu, banyak yang harus diselesaikan dengan tax amnesty untuk stimulus perekonomian dan APBN-P tahun 2016. Ini jauh lebih penting untuk segera dibahas dan diprioritaskan,” Kata Dipo yang juga merupakan Ketua Umum JAKEC (Jakarta Entrepreneur Club).
Lebih lanjut, ia juga turut mengkhawatirkan dan menyayangkan lambatnya pembahasan RUU tax amnesty. Apabila RUU tax amnesty tak segera diselesaikan, maka akan menganggu atau menghambat aktivitas perekonomian dan APBN-P tahun 2016. Padahal kondisi perekonomian sekarang ini sedang lesu, untuk itu dukungan stimulus fiskal melalui tax amnesty ini penting agar iklim perekonomian semakin kondusif.
Penulis
Mahfud Effendi.
Terpublikasi, Thursday, 25 February 2016 | 17:16 WIB, http://www.bisnispost.com/news/nasional/2016/02/25/politisi-muda-pan-desak-ruu-tax-amnesty-segera-dibahas
Mahfud Effendi.
Terpublikasi, Thursday, 25 February 2016 | 17:16 WIB, http://www.bisnispost.com/news/nasional/2016/02/25/politisi-muda-pan-desak-ruu-tax-amnesty-segera-dibahas
0 komentar:
Posting Komentar
Yuk, sampaikan komentarmu, Bebas Berkomentar Kok Asalkan TIDAK SARA !